Siberklik.com – DPRD Provinsi Bengkulu resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun 2025, yang digelar pada Kamis (11/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, dan dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu, Mi’an, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pembahasan KUA-PPAS telah kami tuntaskan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Alhamdulillah, kesepakatan sudah tercapai,” ujar Teuku Zulkarnain dalam sambutannya.
Menurutnya, pembahasan dokumen ini telah berlangsung sejak 4 September 2025 dan diperkuat melalui rapat konsultasi antara Badan Anggaran DPRD dan para ketua komisi.
Adapun rincian anggaran yang disepakati dalam KUA-PPAS Perubahan 2025 meliputi:
- Pendapatan Daerah: Rp3,01 triliun
- Belanja Daerah: Rp3,13 triliun
- Pembiayaan Daerah: Rp120,29 miliar
“Penandatanganan Nota Kesepakatan ini menjadi dasar lanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD, yang akan kami bahas bersama gubernur dalam paripurna berikutnya,” tambah Teuku.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Mi’an, menegaskan bahwa nota kesepakatan ini mencerminkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
“Prosesnya memang penuh dinamika, ada perdebatan, tapi semua masukan konstruktif kami jadikan dasar memperkuat arah kebijakan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mi’an menyebutkan bahwa seluruh program yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025 selaras dengan visi-misi kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan, khususnya melalui Program Bantu Rakyat.
“Dokumen ini menjadi panduan penting bagi OPD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
