SIBERKLIK.COM - Kondisi ekonomi di Kota Bengkulu akan mengalami tantangan berat di tahun 2026 mendatang. Ini seiring dengan masih terjadinya efesiensi dan pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Melihat kondisi ini anggota DPRD Kota Bengkulu Edi Hariyanto, SP. MM meminta pihak eksekutif untuk lebih bijak dalam prioritas penggunaan anggaran.
Lebih jauh lagi, politisi PERINDO ini meminta pemerintah untuk lebih maksimal lagi dalam pencapaian target PAD di tahun mendatang. Tujuannya agar anggaran belanja daerah yang telah ditetap bisa terealisasi dengan baik.
"Ekonomi Kota Bengkulu tahun 2026 akan mengalami tantangan karena transfer dana dari pusat akan mengalami pemotongan seperti sebelumnya. Ditambah lagi belanja pegawai masih tinggi sebesar 60%. Tentu ini akan menjadi tantangan yang harus bisa diatasi oleh Pemkot Bengkulu," jelasnya.
Edi juga mengatakan kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit. Sehingga berdampak langsung pada keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan sektor ekonomi masyarakat.
Agar ruang fiskal bisa bergerak, Edi mengatakan idealnya APBD Kota Bengkulu harus lebih diarahkan pada belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, sektor pariwisata, serta program yang berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selain itu pemerintah baik kota dan provinsi harus bisa mendatangkan proyek strategis nasional ke Bengkulu. Seperti kelanjutan pembuatan jalan tol, revitalisasi Pulau Bai oleh Pelindo dan menggairahkan iklim investasi agar banyak dana yang masuk ke daerah dan membuat ruang fiskal menjadi lebih besar," bebernya.
Edi juga mendorong efisiensi dan rasionalisasi belanja pegawai, termasuk evaluasi terhadap belanja yang dinilai tidak mendesak. Menurutnya, penghematan anggaran harus menjadi langkah awal agar dana yang terbatas dapat dialihkan ke sektor-sektor strategis.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran yang realistis dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Pemerintah kota harus kreatif menggali PAD dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” tutup Edi. (AK)
