SIBERKLIK.COM - Akses jalan menuju stockpile di Pelabuhan Pulau Baai mengalami kerusakan cukup parah. Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tanda jika jalan penunjang ekonomi warga itu bakal diperbaiki.
Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Perindo, Edi Hariyanto, S.P., M.M., menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak di Kelurahan Teluk Sepang itu tidak boleh dipandang sepele. Jalan tersebut, menurutnya, merupakan urat nadi pergerakan ekonomi Bengkulu.
Edi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kota Bengkulu serta Wakil Ketua INSA (Indonesia National Shipowners Association) Provinsi Bengkulu menyampaikan, kewenangan perbaikan jalan tersebut sudah sangat jelas berada di bawah PT Pelindo Regional II Bengkulu.
“Perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ruas jalan menuju stockpile itu bukan kewenangan Pemprov maupun Pemkot, melainkan tanggung jawab penuh Pelindo. Pemerintah daerah tidak bisa dipaksa menanggung kewenangan yang bukan miliknya,” ujar Edi, Selasa (16/12).
Ia menilai, kerusakan jalan yang diperparah dengan genangan air telah berdampak luas. Mulai dari terganggunya aktivitas warga, terhambatnya distribusi logistik, hingga meningkatnya biaya operasional pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas pelabuhan.
“Jalan ini adalah aset strategis ekonomi Bengkulu. Semua distribusi utama keluar-masuk pelabuhan lewat sini. Kalau jalurnya rusak, maka ekonomi daerah ikut tersendat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi menyoroti komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tengah mendorong Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun menurutnya, cita-cita tersebut akan sulit terwujud jika akses utama pelabuhan justru dibiarkan rusak.
“Kita bicara KEK, bicara investasi, tapi akses utamanya tidak layak. Ini tentu menjadi catatan serius bagi calon investor. Infrastruktur dasar harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.
Edi juga mengingatkan bahwa saat ini PT Pelindo tengah menjalankan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai dengan nilai anggaran sekitar Rp1 triliun. Anggaran besar itu, kata dia, seharusnya disertai dengan perhatian pada infrastruktur pendukung.
“Dengan anggaran revitalisasi sebesar itu, sangat logis jika perbaikan jalan menuju stockpile ikut dianggarkan. Jalan ini melayani distribusi batu bara, cangkang sawit, semen, akses ke kantor TLB (Tenaga Listrik Bengkulu), dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya,” jelas Edi.
Menurutnya, tanpa pembenahan akses jalan, revitalisasi pelabuhan tidak akan memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi Bengkulu.
“Pelabuhan boleh megah, tapi kalau jalannya rusak, manfaatnya tidak akan maksimal. Revitalisasi harus komprehensif, termasuk infrastruktur penunjang,” katanya.
Edi pun mendorong PT Pelindo Regional II Bengkulu untuk segera menunjukkan komitmen nyata dan kepastian waktu dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pelabuhan Pulau Baai adalah aset strategis Bengkulu. Semua pihak harus bertanggung jawab sesuai kewenangan jangan sampai hal ini berualang dan merugikan masyarakat. (**)
