Beranda Uncategorized Sstt.. Ada Transaksi Politik Jelang Pilwakot

Sstt.. Ada Transaksi Politik Jelang Pilwakot

Azhar Marwan

SIBERKLIK.COM – Kata transaksi politik menjadi salah satu kata yang paling
sering disebut jelang pemilihan kepala daerah. Tidak menutup kemungkinan
kata ini menjadi trending topik di sejumlah media sosial. Terlebih di jelang hari-
hari terakhir masa pencalonan kandidat di KPU.

Banyak partai politik yang mengklaim bahwa mereka tidak melakukan transaksi
politik dalam mengusung atau mendukungan salah satu bakal calon. Namun di
tengah masyarakat transaksional politik jelang Pilkada atau dikenal dengan
sebutan mahar politik untuk membeli perahu partai sudah kadung menjadi
rahasia umum.

Adanya transaksional inilah yang menjadi penyumbang terbesar mahalnya
ongkos politik untuk menduduk jabatan kepala daerah. Tak heran pula jika
tingginya biaya politik dalam pencalonan ini menjadi salah satu penyebab
banyaknya para kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Tak hanya di Provinsi
Bengkulu, tapi banyak terjadi di sejumlah daerah.

Lantas bagaimana dengan siatuasi di Kota Bengkulu yang akan menghelat pesta
demokrasi pemilihan walikota dan wakil walikota di tahun 2018 mendatang?
Menurut pengamat politik Unib, Drs Azhar Marwan MSi, sulit untuk mengatakan
tidak ada transaksional politik dalam Pilwakot mendatang.

“Sikap partai politik yang berlama-lama dan menarik ulur dalam proses
penetapan bakal calon pasangan yang akan diusung menjadi indikasi kuat di
tengah masyarakat akan adanya transaksional politik atau yang dikenal dengan
istilah mahar politik untuk membeli perahu partai,” katanya.

Situasi politik jelang Pilwakot di Bengkulu seperti ini terang Azhar Marwan juga
tak lepas dari apa yang terjadi di pusat. Bahkan ada juga kencenderungan
proses tarik ulur yang dilakukan partai politik ini melangkahi jalur proses yang
ada. “Yang tadinya tidak terjadi proses di DPC dalam penetapan bakal calon tapi
tiba-tiba muncul di DPP. Fenomena ini juga kerap terjadi karena adanya dugaan
transaksional politik dalam prosesnya,” ujarnya.

Seharusnya lanjut Azhar Marwan partai politik bisa membaca suasana yang
terjadi di tengah masyarakat yang kini mulai jenuh dengan ragam sandiwara
politik yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri. “Partai politik harus bisa
menepis rasa ketidak percayaan masyarakat. Sebab berlama-lama dalam proses
penetapan akan menimbulkan rasa ketidak percayaan masyarakat itu sendiri.
Apalagi nanti pada akhirnya penetapan pilihan itu diberikan kepada orang yang
bukan kader partai itu sendiri. Sehingga mungkin ada kader partai yang sudah
malang melintang sulit untuk mendapatkan perahu partainya,” jelasnya.
Belum adanya kader yang tepat yang diusung partai politik dalam kontestasi
Pilkada seharusnya bukan menjadi alasan bagi pihak partai untuk menepis
adanya transaksional politik dalam mengusung calon non kader. Sebab mereka
punya waktu yang cukup lama untuk melakukan proses pengkaderan.

“Per lima tahun partai mendapat jatah waktu untuk melakukan proses
pengkaderan yang baik. Jika diibaratkan sebuah ladang sawah, maka mereka
harus menggarap ladang tersebut sebaik mungkin. Jangan usai lima tahun
mereka berpindah karena tak mampu menggarap ladangnya,” katanya. (ak7)

Leave a Reply

avatar
254
  Subscribe  
Notify of