Beranda Ekonomi Pilkada Serentak 2018, PPATK Endus Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 47,2 Miliar

Pilkada Serentak 2018, PPATK Endus Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 47,2 Miliar

ilustrasi : net

SIBERKLIK.COM – Kontestasi Pilkada serentak tahun ini telah usai. Secara umum pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik dan konstitusional.

Hanya saja dari sisi aliran dana, ada yang mencurigakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya transaksi yang mencurigakan. Nilainya cukup fantastis yakni, Rp 47,2 miliar.

Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan transaksi tunai dalam perhelatan Pilkada serentak 2018 yakni sebesar Rp 1,3 triliun. Transaksi-transaksi di atas melibatkan pasangan calon, keluarga, hingga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu hingga tingkat daerah).

Diketahui Pilkada serentak tahun 2018 itu sendiri digelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

“Hasil pemantauan transaksi selama periode 2017 sampai dengan Kuartal III [Juli-September] tahun 2018 menunjukkan adanya transaksi keuangan secara tunai yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan pemilu maupun kontestasi,” ujar Kiagus di kantornya, Jakarta, Selasa (18/12).

“Di mana terdapat sejumlah 1.092 laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total Rp 1,3 triliun,” ujarnya menambahkan.

Kiagus juga mencatat keberadaan 143 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dengan nilai Rp 47,5 miliar.

“PPATK mengidentifikasi adanya sejumlah 143 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan paslon atau keluarganya serta partai politik dan pihak penyelenggara pemilu dengan jumlah nominal sebesar Rp 47,2 miliar,” tuturnya.

Dia menjelaskan transaksi mencurigakan itu diindikasikan dengan jumlah nominal transaksi yang tidak sesuai dengan penghasilan pelaku transaksi. Selian itu, terdapat proses transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah besar dan terus menerus.

PPATK, katanya bisa menemukan transaksi mencurigakan itu dengan melibatkan pola reaktif dan proaktif, yakni pengaduan masyarakat dan inisiatif PPATK.

“Jadi dia bisa karena ada pengaduan masyarakat atau lembaga, itu ada yang begitu. Pola yang kedua pro aktif, kalau tadi itu [temuan transaksi] reaktif. Ada yang insiatifnya PPATK sendiri,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Kiagus, dugaan transaksi mencurigakan tersebut akan diteruskan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. (rl)

Leave a Reply

avatar
254
  Subscribe  
Notify of