Beranda Bengkulu Metro PH Sesalkan JPU Tak Bisa Hadirkan Bebi Husi dan Deden ke Persidangan

PH Sesalkan JPU Tak Bisa Hadirkan Bebi Husi dan Deden ke Persidangan

Eka Nurdianti Anwar (berdiri) saat memberi kesaksian di PN Bengkulu.
Eka Nurdianti Anwar (berdiri) saat memberi kesaksian di PN Bengkulu.

SIBERKLIK.COM – Sidang kasus dugaan penipuan dengan terdakwa Dirut PT BMQ Nurul Awaliyah akan memasuki tahap pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ini setelah sejumlah saksi telah dimintai keterangannya di pengadilan. Termasuk keterangan terdakwa.

Jelang pembacaan tuntutan pekan depan, penasehat hukum (PH) terdakwa, Puspa Erwan SH menyayangkan ketidak hadiran saksi Bebi Husi dan Deden dalam persidangan.

“Seharusnya majelis hakim bisa memanggil paksa para saksi ini agar bisa memberi keterangan di persidangan,” katanya.

Terutama saksi Bebi Husi dan Deden. Seperti diketahui Bebi adalah pihak yang membayarkan uang Rp 2 M kepada PT BSM milik terdakwa atas permintaan saksi korban Dinmar Najamudin.

Uang pembayaran inilah yang diklaim Dinmar sebagai bentuk kerugiannya.

“Makanya kita ingin tanya kepada saksi Bebi Husi apa alasannya mau menuruti perintah Dinmar untuk menyerahkan uang Rp 2 M kepada PT BSM,” ujar Puspa.

“Apakah uang Rp 2 M itu sudah dikembalikan Dinmar? Jika belum dikembalikan maka Dinmar bukan pihak yang dirugikan dalam perkara ini,” tegasnya.

Puspa Erwan SH.
Puspa Erwan SH.

Pun juga dengan saksi Deden yang mengakui telah menerima uang sebesar Rp 2,4 M dari perusahaan milik terdakwa.

Dimana pada persidangan sebelumnya Deden mengakui masih menyimpan uang tersebut dan bersedia untuk menunjukkannya di pengadilan.

“Kami sangat kecewa majelis hakim tidak bisa memanggil paksa saudara Deden ke pengadilan untuk menunjukkan bukti uang milik klien kami sebesar Rp 2,4 M. Padahal kami sudah mengajukan permintaan pemanggilan paksa itu ke majelis hakim,” tandas Puspa.

Kendati menyesalkan ketidak hadiran kedua saksi kunci ini, Puspa mengatakan hal ini bisa menjadi salah satu keuntungan bagi kliennya.

“JPU tak berhasil mendatangkan saksi kunci. Ini artinya pembuktian dakwaan JPU atas klien kami menjadi lemah. Kami optimis hakim akan menggugurkan dakwaan atas klien kami,” kata Puspa.

Sementara itu tim JPU, Hutagaol mengaku tak mengetahui pasti kenapa saksi Bebi Husi dan Deden tak hadir ke persidangan.

Ia juga mengatakan tak ada pemanggilan paksa atas ketidak hadiran dua orang saksi tersebut.

“Tidak ada pemanggilan paksa dan sidang tetap berlanjut,” katanya.

Terkait pada persidangan sebelumnya dengan saksi Eka Nurdianti Anwar, JPU mencecar soal surat kuasa tagih.

JPU meminta keterangan Eka perihal surat tersebut yang baru diterima Dinmar selang 4 tahun setelah akta damai dikeluarkan.

Dalam persidangan Eka menjelaskan bahwa dalam kurun 4 tahun tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menjankan semua klausul dalam akta damai 105.

Bahkan selama waktu itu juga PT BSM memberi uang kepada Dinmar melalui Deden untuk membuat perizinan tambang (IIPKH) yang akan dikelola secara bersama.

“Uang yang telah diberikan terdakwa kepada Dinmar melalui Deden itu sebesar Rp 3,5 M. Namun yang ternota ada Rp 2,4 M. Dimana uang itu diakui Deden dalam persidangan,” kata Eka.

Lanjut Eka, masalah mulai muncul ketika perizinan telah selesai, di lokasi pertambangan pihak Dinmar mengusir pekerja dari ibu Nurul.

“Alasan mereka ibu Nurul telah memberi secara gratis lokasi tambang kepada pihak mereka (Dinmar),” jelasnya.

“Atas perlakuan ini kita pun mengadukan hal itu ke Polda Bengkulu,” lanjut Eka.

Pihak Dinmar pun mulai meragukan atas piutang mereka sebesar Rp 17 M berdasar pada akta damai 105 yang telah disepakati bersama.

Mereka pun meminta surat kuasa tagih yang tujuannya untuk merekonsiliasi perihal utang tersebut kepada Hakman Novi dan Jauhari.

“Surat kuasa tagih itu diberikan atas nama PT BSM dan diberikan kepada Dinmar selaku Direktur dari PT Asa Investmen sesuai dengan klausul akta damai 105,” terang Eka.

Eka pun mengatakan surat kuasa tagih itu bukan berarti uangnya milik si penerima kuasa tagih.

Dimana-mana terang Eka, kepada awak media usai memberi kesaksian, penerima kuasa tagih hanya menagih dan uang itu bukan miliknya.

“Jadi dimana unsur kerugian Dinmar. Pertama uang Rp 2 M yang ia kasih melalui Bebi adalah uang untuk menyelesaikan masalah hukum atas kasus yang melibatkan dirinya di Mabes Polri. Kedua selama proses perdamaian Dinmar belum pernah menepati janji membayar Rp 2 M lagi setelah laporan dicabut dan membayar sisa utang Rp 17 M. Bahkan mereka menerima uang lagi untuk proses perizinan yang diterima Deden sebesar Rp 2,4 M. Ketiga surat kuasa tagih yang diberikan itu adalah uang milik Nurul Awaliyah dan bukan uang Dinmar. Jadi sebenar siapa yang berutang dan siapa yang dirugikan dalam kasus ini?,” tutup Eka. (AK)

Leave a Reply

avatar
254
  Subscribe  
Notify of