Beranda Bengkulu Metro Penundaan Bayar Kredit Jangan Ditelan Mentah, Ini Penjelasan OJK

Penundaan Bayar Kredit Jangan Ditelan Mentah, Ini Penjelasan OJK

Kepala OJK Provinsi Bengkulu Yusri (dua dari kiri) bersama Walikota Bengkulu Helmi Hasan (tiga dari kiri) dan FKIJK Bengkulu saat memberi keterangan pers terkait POJK No 11 Tahun 2020 dan penjelasan teknis penundaan pembayaran kredit 1 tahun di Graha Bank Bengkulu (26/3)
Kepala OJK Provinsi Bengkulu Yusri (dua dari kiri) bersama Walikota Bengkulu Helmi Hasan (tiga dari kiri) dan FKIJK Bengkulu saat memberi keterangan pers terkait POJK No 11 Tahun 2020 dan penjelasan teknis penundaan pembayaran kredit 1 tahun di Graha Bank Bengkulu (26/3)

SIBERKLIK.COM – Terkait penundaan pembayaran kredit perbankan dan non bank selama 1 tahun oleh pemerintah memunculkan kesalapahaman pengartian di tengah masyarakat.

Sebagian masyarakat memahami penundaan itu sebagai “ngulur ngutang” atau ekstremnya diperbolehkan untuk tidak membayar kredit.

Menurut Kepala Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Yusri, POJK No: 11 Tahun 2020 yang diterbitkan bukanlah arahan untuk tidak melakukan pembayaran kredit selama 1 tahun.

Suasana konferensi pers yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Bengkulu terkait POJK No 11 Tahun 2020 di Graha Bank Bengkulu, (26/3).
Suasana konferensi pers yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Bengkulu terkait POJK No 11 Tahun 2020 di Graha Bank Bengkulu, (26/3).

“Yang dimaksud dalam POJK itu adalah bagi nasabah yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung atas adanya wabah virus corona ini,” kata Yusri dalam konferensi persnya.

“Jadi bagi nasabah yang tidak terdampak maka berlaku seperti biasa,” lanjutnya menegaskan.

Lebih jauh Yusri mengatakan bahwa penundaan pembayaran kredit dimaksud adalah restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi itu ada beberapa macam diantaranya, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan bunga dan lainnya.

“Penentuan restrukturisasi itu nanti dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Nanti dari laporan nasabah pihak bank akan melakukan penilaian restrukrisasi seperti apa yang akan dilakukan,” jelasnya.

Dijelaskan Yusri bahwa tidak mungkin industri jasa keuangan harus menanggung beban dimana nasabahnya diperbolehkan untuk tidak membayar kredit.

“Harus dipahami juga bahwa industri keuangan seperti bank punya kewajiban untuk mengembalikan dana pihak ketiga yang dihimpun. Pengembalian itu melalui dana kredit yang dibayarkan nasabah,” katanya.

“Hal ini juga tercantum dalam point keenam dalam POJK,” lanjut.

Yusri juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kondisinya kepada pihak bank agar bisa mendapatkan restrukturisasi dalam penbayaran kredit. (AK)

Leave a Reply

avatar
254
  Subscribe  
Notify of