Beranda Headline Mereka yang Masih Tetap Berjuang Menjaga Marwah ASN

Mereka yang Masih Tetap Berjuang Menjaga Marwah ASN

Mereka yang Masih Tetap Berjuang Menjaga Marwah ASN
Mereka yang Masih Tetap Berjuang Menjaga Marwah ASN

SIBERKLIK.COM – Gerakan ‘perlawanan’ atas terbitnya SKB Mendagri, Menpan RB dan BKN, terkait pemecatan ASN koruptor masih terus berjalan. Kendati saat ini sejumlah daerah telah melaksanakan amanat tersebut.

“Kami masih terus berjuang melakukan penolakan atas terbitnya SKB tersebut demi menjaga marwah ASN,” tegas Ketua Forum Marwah ASN RI, Said M. Damrie kepada Siberklik.com

Forum Marwah ASN RI ini adalah gabungan dari 18 provinsi yang menolak atas terbitnya SKB dan UU No.5 Tahun 2014 terkait pemecatan ASN yang terlibat kasus korupsi. Provinsi Bengkulu salah satunya.

Kedatangan Said ke Bengkulu sendiri bertujuan untuk bersilaturahmi dengan pengurus Korpri Bengkulu. Termasuk bertemu dengan Ketua Korpri Syafrudin AB.

Selain itu juga melakukan koordinasi dengan koordinator forum marwah ASN Provinsi Bengkulu.

Menurut Said, Bengkulu adalah daerah yang paling intensif dalam memberi dukungan memperjuangakan marwah ASN dalam mencari keadilan.

“Bengkulu banyak memberi support kepada kita dalam melakukan perjuangan ini. Baik secara moril maupun materil,” tandas Said.

Judicial Review ke MK

Mereka yang Masih Tetap Berjuang Menjaga Marwah ASN
Said M. Damrie

Dalam menjalankan perjuangan itu forum ini telah melayangkan judisial review ke MK dan ke PTUN Jakarta Timur. Tujuannya untuk membatalkan UU dan SKB tersebut.

Namun Said menolak jika perjuangan yang mereka lakukan ini sebagai bentuk pro koruptor.

“Kami bukan pro terhadap korupsi, namun kami mencari keadilan atas hak yang sama sebagai warga negara,” tandasnya.

Dijelaskan Said, akar dari permasalahan ini adalah terbitnya SKB tersebut. Dimana para kepala daerah terpaksa untuk mengeluarkan surat pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada ASN yang terlibat kasus korupsi.

Apalagi penerapan dari UU tersebut berlaku surut sehingga ikut berdampak pada sejumlah ASN yang sudah lama menjalani proses hukum. Bahkan ekstrimnya ASN yang sudah pensiun dan sudah wafat sekalipun mendapat surat TPHD itu dan berdampak pada pembayaran pensiun mereka.

“Coba bayangkan kurang apa hukuman yang harus diterima ASN yang terlibat korupsi. Mengganti kerugian negara sudah. Dipenjara sudah. Asimilasi ke masyarakat sudah. Hukuman sosial apalagi sampai sekarang., Kemudian penurunan pangkat sudah. Pemotongan gaji 50%-60%. Sekarang sekarang mau diberhentikan secara tidak hormat,” jelasnya.

“Inilah perlakuan yang tak adil atas ASN yang tersandung masalah korupsi dari terbitnya SKB dan UU No.5 Tahun 2014,” ujarnya.

Terlebih lagi lanjut Said ada ASN yang bukan pelaku utama namun ikut juga terdampak dari kebijakan tersebut. Padahal ASN itu hanya sekedar menandatangani administrasi.

“Contoh petugas PHO yang hanya tandatangan lalu dapat honor Rp 200 ribu-Rp 300 ribu dari proyek yang kemudian bermasalah hukum juga ikut terdampak. Kasihan mereka kalau harus dipecat dari pekerjaannya. Bagaimana dengan anak istrinya nanti,” jelasnya.

“Kalau ASN yang terlibat itu sebagai pelaku utamanya, mungkin tidak apa-apa diberi hukuman yang berat,” lanjutnya.

Audiensi dengan DPR RI

Said mengatakan pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPR RI terkait masalah ini. Terutama di Komisi II dan III.

Audiensi ini dilakukan sebagai upaya di luar jalur hukum untuk mendapat dukungan politik dari para wakil rakyat.

“Rencananya kita akan diundang untuk audiensi pada Rabu, 16 Januari 2019. Ikut juga dalam audiensi ini dari Kemendagri, Kemnpan RB dan BKN,” tuturnya.

“Kita berharap dalam audiensi ini ada titik terang untuk menggugurkan SKB dan UU tersebut agar tercipta keadilan dan menjaga marwah ASN sebagai abdi negara,” harapnya.

Kalaupun nantinya tidak bisa digugurkan (SKB dan UU 5 Tahun 2014), Said berharap penerapan dalam pemecatan ASN yang bermasalah hukum tetap mengacu pada UU yang lama yakni UU Nomor 43 Tahun 1999.

Dimana dalam UU tersebut pemecatan ASN bisa dilakukan untuk hukuman di atas 2 tahun. “Kalau hukuman di atas 2 tahun bisa dipastikan mereka adalah pelaku utama dalam kasus tersebut,” ujarnya. (AK)

Leave a Reply

avatar
254
  Subscribe  
Notify of