Beranda Bengkulu Metro Iskandar ZO: Penyaluran Bantuan Sosial Harus 6T

Iskandar ZO: Penyaluran Bantuan Sosial Harus 6T

Kadinsos Provinsi Bengkulu Iskandar ZO saat memberi sambutan acara penandatangan MoU percepatan dan pengamanan penyaluran bansos di Provinsi Bengkulu, Jum'at (25/1). foto : rifki siberklik
Kadinsos Provinsi Bengkulu Iskandar ZO saat memberi sambutan acara penandatangan MoU percepatan dan pengamanan penyaluran bansos di Provinsi Bengkulu, Jum'at (25/1). foto : rifki siberklik

SIBERKLIK.COM – Program bantuan sosial di Provinsi Bengkulu akan dilakukan dengan cara 6T. Yakni, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat jenis cara dan tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan oleh Kadinsos Provinsi Bengkulu Iskandar ZO saat melakukan MoU pengamanan penyaluran Bansos dengan Polda Bengkulu di Grage Hotel Bengkulu, Jum’at (25/1).

Penandatangan ini dilakukan antara Sekda dan Kapolres se Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

“Seluruh penyaluran bantuan sosial baik Bansos Rastra, bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), rumah tidak layah huni dan lainnya akan dilakukan dengan pola 6T,” terang Iskandar dalam sambutannya.

“Dengan pola 6T ini, kita ingin bantuan sosial ke masyarakat itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan Iskandar perlu adanya sinergitas antara pemangku kepentingan dalam penyaluran bansos ini. Termasuk, Bulog, TKSK, PKH.

“Mengingat angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih di posisi nomor 2 tertinggi di Sumatera yakni sebesar 15,41% maka penyaluran Bansos ini diharapkan bisa menurunkan jumlah tersebut. Paling tidak masuk rata-rata nasional yakni 9%,” jelasnya.

Sementara itu Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Drs Supratman meminta agar penyaluran Bansos ini bisa benar-benar tepat sasaran.

Ia juga meminta untuk data penerima bantuan untuk selalu dicek secara berkala. Tujuannya agar tidak ada lagi masyarakat yang menerima bantuan ini tidak tepat sasaran.

“Kami dari Polda Bengkulu sudah membentuk Satgas. Mulai dari Satgas masalah pendataan, sosialisai, Media sampai pada Satgas hukum. Tujuannya untuk membantu agar program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Kapolda juga mengatakan bahwa temuan-temuan di lapangan terkait masalah penyimpangan untuk segera ditindaklanjuti untuk menghindari konflik lebih lanjut.

“Verifikasi dan validitas data itu yang paling penting. Siapa yang berhak menerima bantuan ini. Kaporles ke Kapolsek nanti sampai kepada Babinkamtibmas siap untuk membantu baik sosialisai, pendataan dan lainya,” jelasnya. (rfky)

Berikut galery penandatanganan MoU pengamanan penyaluran Bansos di Provinsi Bengkulu antara Dinsos Provinsi Bengkulu dengan Polda Bengkulu.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Bagikan Berita ini kepada Temanmu


Seberapa Bagus Berita ini ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Leave a Reply

avatar
254
  Subscribe  
Notify of