Bengkulu - Seorang warga datang ke kantor pemerintah dengan satu harapan sederhana: urusannya selesai. Ia tidak terlalu peduli dinas mana yang menangani, siapa pejabat yang berwenang, atau seberapa panjang alur birokrasi yang harus dilalui. Baginya, pemerintah hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
Di tempat lain, seorang warga mungkin sedang menunggu perbaikan jalan lingkungan. Seorang ibu membutuhkan informasi bantuan yang jelas, sementara seorang pemuda berharap gagasannya mendapat ruang untuk berkembang.
Mereka datang dengan kebutuhan berbeda, tetapi memiliki harapan yang sama: pemerintah hadir dan bekerja untuk masyarakat.
Dari hal-hal sederhana itulah, makna Sumpah Pemuda semestinya kita baca kembali.
Setiap 28 Oktober, kita mengenang keberanian para pemuda pada 1928 yang mampu melampaui sekat suku, daerah, dan golongan demi Indonesia. Namun, bagi kita yang memilih jalan pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN), semangat itu tidak cukup dikenang melalui upacara dan pembacaan ikrar.
Persatuan harus terasa dalam pelayanan. Integritas harus terlihat dalam tindakan.
Sebab, bagi masyarakat, nilai-nilai kebangsaan bukan sekadar sesuatu yang diucapkan di podium. Nilai itu hadir ketika masyarakat dilayani dengan baik, didengar keluhannya, dan diperlakukan secara adil.
Ketika Warga Berhadapan dengan Birokrasi
Birokrasi memiliki struktur, pembagian tugas, dan kewenangan. Semua itu diperlukan agar pemerintahan berjalan tertib. Namun, masyarakat tidak seharusnya menanggung akibat ketika koordinasi antarlembaga tidak berjalan dengan baik.
Bayangkan seseorang yang harus berpindah dari satu meja ke meja lain hanya untuk memperoleh kepastian. Atau warga yang berulang kali menyampaikan keluhan, tetapi tidak pernah mengetahui sejauh mana persoalannya ditindaklanjuti.
Bagi aparatur, hal itu mungkin terlihat sebagai persoalan administrasi. Namun, bagi warga, situasi tersebut bisa berarti waktu yang terbuang, biaya tambahan, bahkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Di sinilah persatuan menemukan maknanya dalam pekerjaan sehari-hari.
Di Kota Bengkulu, pembangunan dan pelayanan publik tidak mungkin diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Perbaikan jalan, penataan lingkungan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga keterbukaan informasi membutuhkan kerja bersama.
Masyarakat tidak terlalu membutuhkan penjelasan tentang siapa yang paling berwenang. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah bersedia bekerja sama untuk mencari jalan keluar.
Jika para pemuda pada 1928 mampu mengesampingkan sekat kedaerahan demi cita-cita bersama, semestinya kita yang bekerja dalam satu pemerintahan juga mampu mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan masyarakat.
Jangan sampai perbedaan meja kerja menjadi penghalang bagi satu tujuan: membuat kehidupan warga menjadi lebih baik.
Integritas Terlihat dari Hal-Hal Kecil
Integritas sering terdengar sebagai istilah besar dalam pemerintahan. Kita membicarakannya dalam rapat, apel, pelatihan, dan berbagai kegiatan kelembagaan. Padahal, integritas justru paling mudah dikenali melalui hal-hal kecil.
Integritas terlihat ketika seorang ASN memberikan pelayanan yang sama kepada siapa pun, tanpa membedakan kedekatan atau kedudukan. Integritas hadir ketika informasi disampaikan secara jujur, pekerjaan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab, dan kesalahan diakui untuk diperbaiki.
Integritas juga tampak ketika seseorang tetap bekerja dengan baik meskipun tidak sedang diawasi, atau membantu rekan kerja tanpa harus memastikan namanya disebut dalam laporan keberhasilan.
Di dalam birokrasi, jabatan memang berbeda. Ada pimpinan, pejabat, pelaksana, dan tenaga profesional dengan tugas masing-masing. Namun, setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga amanah pelayanan publik.
Tidak semua kontribusi terlihat. Ada pekerjaan yang berlangsung di balik layar, koordinasi yang membutuhkan waktu panjang, dan upaya yang hasilnya baru dirasakan masyarakat beberapa waktu kemudian.
Karena itu, keberhasilan pemerintahan semestinya tidak hanya diukur dari siapa yang tampil di depan, tetapi juga dari seberapa baik seluruh unsur bekerja bersama.
Jabatan boleh berbeda, tetapi integritas tidak mengenal tingkatan.
Bagi saya, inilah salah satu cara menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda ke dalam kehidupan birokrasi: mendahulukan kepentingan bersama daripada ego pribadi maupun organisasi.
Di Balik Informasi, Ada Kepercayaan
Ada hal lain yang turut menentukan bagaimana masyarakat memandang pemerintah, yaitu informasi.
Ketika warga tidak mengetahui prosedur pelayanan, tidak memahami suatu kebijakan, atau tidak memperoleh penjelasan atas persoalan yang dihadapinya, ruang ketidakpastian akan terbuka. Dalam era digital, ketidakpastian itu mudah berkembang menjadi kesalahpahaman.
Di sinilah komunikasi publik memiliki arti penting. Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan berita kegiatan pemerintah, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik warga pun perlu ditempatkan sebagai bagian dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tidak semua kritik nyaman didengar. Namun, di balik kritik, mungkin terdapat pengalaman pelayanan yang perlu diperbaiki atau kebutuhan yang belum terjawab.
Menjaga nama baik institusi bukan berarti menutupi kekurangan. Justru, kepercayaan akan tumbuh ketika pemerintah berani menjelaskan keadaan secara jujur dan memperbaiki hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang selalu terlihat sempurna. Mereka membutuhkan pemerintah yang dapat dipercaya.
Mendengar Sebelum Memutuskan
Setiap wilayah di Kota Bengkulu memiliki dinamika dan kebutuhan yang tidak selalu sama. Persoalan warga di kawasan pesisir dapat berbeda dari kebutuhan masyarakat di lingkungan permukiman padat. Pelaku usaha, keluarga, kelompok pemuda, dan warga yang membutuhkan pelayanan sosial juga memiliki pengalaman masing-masing.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan apa yang terlihat dari balik meja. Kita perlu mendengar, melihat langsung persoalan, membaca data, dan mengevaluasi apakah kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Data membantu pemerintah memahami keadaan secara lebih objektif. Komunikasi membuka ruang agar pengalaman dan aspirasi warga tidak terabaikan. Keduanya perlu berjalan beriringan.
Tentu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Anggaran terbatas, sumber daya tidak selalu mencukupi, dan terdapat kewenangan yang harus dijalankan sesuai ketentuan. Namun, ketika suatu kebutuhan belum dapat dipenuhi, masyarakat tetap berhak memperoleh penjelasan yang masuk akal.
Bagi saya, pelayanan yang humanis bukan berarti pemerintah harus selalu mengatakan ya. Pelayanan yang humanis berarti bersedia mendengar, menjelaskan dengan baik, dan tetap mencari jalan keluar sesuai kemampuan serta aturan yang berlaku.
Di situlah integritas bertemu dengan empati: berani mengambil keputusan yang benar sekaligus tidak kehilangan kepekaan terhadap manusia yang merasakan dampaknya.
Memberi Ruang bagi Pemuda
Semangat Sumpah Pemuda juga mengajak kita melihat generasi muda bukan sekadar sebagai harapan masa depan, melainkan sebagai bagian dari kekuatan pembangunan hari ini.
Di sekitar kita, ada pemuda yang mengembangkan usaha, membangun komunitas, menciptakan karya digital, dan menawarkan gagasan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan. Mereka tidak selalu membutuhkan panggung besar. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kesempatan untuk didengar dan ruang untuk mencoba.
Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi agar gagasan yang bermanfaat dapat berkembang. Kampus, komunitas, kelompok kreatif, dan berbagai unsur masyarakat dapat menjadi mitra dalam membangun Kota Bengkulu.
Pada saat yang sama, pemuda juga perlu mengambil bagian melalui kepedulian dan tindakan nyata. Kritik penting, tetapi akan lebih bermakna ketika disertai gagasan dan kemauan untuk berkontribusi.
Persatuan bukan berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Persatuan berarti tetap bersedia berdialog dan bekerja bersama meskipun terdapat perbedaan.
Bukankah itulah salah satu pelajaran penting dari Sumpah Pemuda? Perbedaan tidak harus dihapus untuk membangun tujuan bersama.
Ikrar yang Harus Terasa
Pada akhirnya, makna Sumpah Pemuda bagi saya bukan semata-mata tentang mengenang keberanian generasi 1928. Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi kita, khususnya para ASN, untuk bertanya: apakah kehadiran kita benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat?
Jawabannya tidak selalu ditemukan dalam program besar atau pencapaian yang diberitakan. Bisa jadi, jawabannya ada pada warga yang memperoleh pelayanan tanpa dipersulit, masyarakat yang mendapatkan informasi secara jelas, atau persoalan yang berhasil diselesaikan karena beberapa perangkat daerah bersedia bekerja sama.
Hal-hal seperti itu mungkin tidak selalu menjadi berita utama. Namun, bagi orang yang merasakannya, dampaknya nyata.
Kita memang tidak menghadapi perjuangan yang sama dengan para pemuda pada 1928. Akan tetapi, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan cita-cita Indonesia hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Kota Bengkulu.
Persatuan perlu diwujudkan melalui kesediaan untuk berkolaborasi. Integritas harus dijaga melalui kejujuran dan tanggung jawab. Pengabdian harus dibuktikan melalui pelayanan yang adil dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, warga tidak akan menilai pengabdian kita hanya dari seberapa lantang ikrar diucapkan setiap Oktober. Mereka akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka ketika membutuhkan bantuan.
Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk mendahulukan cita-cita bersama. Bagi ASN, cita-cita itu harus terasa dalam kehidupan masyarakat melalui pelayanan yang memanusiakan, integritas yang tidak surut, dan persatuan yang benar-benar bekerja.
⸻
Penulis adalah Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, serta tutor Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka.
