Siberklik.com - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Bengkulu tahun 2023 kembali diwarnai sejumlah permasalahan.
Hampir sama dengan tahun sebelumnya, PPDB SMA masih menyisakan puluhan anak yang belum mendapatkan sekolah.
Atas hal ini, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Gunadi Yunir meminta ada evaluasi terkait pelaksanaan PPDB SMA tahun 2023. Agar pada PPDB selanjutnya hal serupa tidak terulang.
Politis PPP ini juga meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu bisa memberikan kebijakan terutama mempertimbangkan jarak dan kemampuan ekonomi masing-masing calon siswa. Sehingga bisa mendapatkan sekolah yang dekat, meskipun tidak dapat di zonasinya.
"Kami menekankan, apabila tidak dapat sekolah yang SMA yang diharapkan ya minimal dapat sekolah yang dekat. Jangan mentang di SMA sana kurang langsung dilemparkan ke sana, yang bukan zonasi mereka dan jaraknya jauh," kata Gunadi.
Diketahui, untuk di Kota Bengkulu masih ada sekitar 30 siswa yang belum dapat sekolah, karena tetap ingin ke sekolah yang ditujunya.
Puluhan anak ini, tersebar di beberapa sekolah. Seperti di SMAN 2 Kota Bengkulu ada sekitar 12 anak, SMAN 5 Kota Bengkulu ada sekitar 12 anak, dan SMAN 7 Kota Bengkulu ada sekitar 4 anak.
Sedangkan SMA yang masih belum penuh Rombongan Belajar (rombel). Misalnya di SMAN 8 Kota Bengkulu ada sekitar 10 kursi kosong, SMAN 9 Kota Bengkulu sekitar 32 kursi. Dan paling banyak ada di SMAN 11 Kota Bengkulu yang kekurangan hingga 2 rombel.
"Apalagi untuk jalur afirmasi anak didik ini pasti miskin, naik angkot juga payah. Ya kalau tidak boleh saja ke SMA 2 dan SMAN 5 minimal dapat sekolah yang dekat dari rumah mereka," ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu ini.
Hal ini menindaklanjuti aduan sejumlah wali murid ke Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, perihal anaknya yang belum mendapatkan sekolah pada PPDB SMA tahun ini.
"Jadi intinya PPDB itu sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Kami dapat laporan dari sejumlah orang tua yang kecewa dengan hasil PPDB yang mereka dapat. Kita menyampaikan aspirasi masyarakat, yang anak-anaknya belum diterima baik di jalur zonasi, afirmasi maupun perpindahan orang tua," jelas Gunadi. (Adv)
