Siberklik.com - Kabar pemerintah bakal membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara serentak pada September 2023 ikut mendapat perhatian Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler, S.IP, MAP.
Menurut Dempo, hal tersebut merupakan kabar baik, dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Terutama bagi masyarakat Bengkulu yang ingin mencoba peruntungan pada CPNS kali ini. Karena tak dipungkiri, PNS masih jadi salah satu profesi primadona di kalangan masyarakat.
"Kita mendengar informasi bahwa pemerintah pusat, membuka peluang kembali pemerintah daerah untuk merekrutmen CPNS semua formasi. Terutama guru dan tenaga kesehatan, ini peluang baik," kata Dempo.
Ia menjelaskan peluang baik yang dimaksud adalah untuk pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat yang ingin jadi aparatur sipil negara.
Misalnya, untuk pemda karena pemda memang membutuhkan tenaga kesehatan, tenaga pengajar yang memang itu pegawai tetap bukan honorer. Sehingga ia punya beban kerja yang pasti.
"Kedua, ini juga kabar gembira bagi pencari kerja, untuk anak-anak yang fresh graduate, atau yang sedang mencari pekerjaan, akan ada lowongan kerja baru. Karena PNS itukan masih jadi salah satu lapangan pekerjaan terfavorit," beber Dempo.
Sementara itu, terkait dengan formasi Dempo juga berpesan agar pemda dapat mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sehingga perlu kevalidan data untuk mengusulkan formasi yang bakal dibuka pada CPNS mendatang.
"Formasi ini harus diisi oleh kebutuhan, dan ada di lapangan. Jangan sampai kejadian, misalnya SMA butuhnya guru kesenian, tapi di formasi malah guru pelajaran lain. Makanya perlu data yang valid, " jelas Dempo.
Terpisah, terkait dengan informasi pembukaan CPNS pada September 2023 ini, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi menyampaikan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi secara resmi dari pemerintah pusat.
"Kalau informasi resmi dari pusat itu belum ada ya. Untuk tahun ini kita sudah mengusulkan sejumlah formasi untuk bisa diajukan di CPNS. Ada ratusan yang kita ajukan meliputi tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh. Kita masih menunggu, informasi selanjutnya dari pemerintah pusat," kata Nandar. (Adv)
